Ditulis oleh Laras Revita Ayuningtyas (ALSA LC Universitas Padjadjaran) Jauh sebelum negara modern terbentuk, hukum Romawi telah mengenal doktrin usucapio : hak lahir dari kebiasaan, dan kepemilikan lahir dari waktu.  Prinsip ini, yang kemudian berevolusi menjadi verkrijgende verjaring  dalam hukum Belanda, didasarkan pada filosofi bahwa kepastian hukum dan pemanfaatan produktif atas tanah harus diutamakan. Namun di Indonesia, seorang petani yang telah menggarap sebidang tan

Ditulis oleh Hawaina Amani (ALSA LC Universitas Hasanuddin) Kedudukan Upah Pekerja dalam Hierarki Pembayaran Utang Kepailitan dalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dengan adanya putusan pailit dari p

Ditulis oleh Fathiya Aisy Kasworo, Jasmine Amalia Rosyidin, dan Najwa Zayn (ALSA LC Universitas Gadjah Mada) Konsepsi Kedaulatan Ekonomi Dalam Amanat Konstitusi Pembahasan tentang perekonomian nasional dalam Pasal 33 UUD 1945 memuat lima ayat, kelima ayat tersebut mengandung petunjuk tentang susunan ekonomi dan cerminan cita-cita yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Dari lima ayat tersebut, tulisan ini akan fokus membahas ayat ke-tiga (3) yang berbunyi: “Bumi dan air

Ditulis oleh Farhadio Windu Laguna Rasyid (ALSA LC Universitas Airlangga) Isu terkait perubahan iklim ataupun climate change telah menjadi perhatian dunia yang menuntut adanya langkah nyata dari seluruh negara. Salah satu sektor yang terpengaruhi oleh adanya isu perubahan iklim ialah sektor perdagangan internasional. Uni Eropa mengambil langkah nyata untuk menanggulangi hal tersebut dengan melahirkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM merupakan suatu kebijakan y

Ditulis oleh Anindhita Putria Andini (ALSA LC Universitas Indonesia) Kerangka Hukum Royalti Musik di Indonesia Polemik royalti musik di Indonesia menimbulkan keresahan dari kedua sisi. Masyarakat, mulai dari pelaku usaha restoran hingga tempat hiburan, memilih untuk menghentikan sementara pemutaran musik di tempat usaha mereka. Terlebih lagi setelah munculnya kabar PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan) yang dilaporkan atas pemutaran musik di 65 gerai tanpa adanya pembayaran roya